Pemerintah Kota Lhokseumawe merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 pada 31 Maret 2026. Meski memamerkan tren positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laporan ini justru menyingkap ironi tata kelola anggaran dan kesenjangan ekonomi yang tampak menganga di bekas “Kota Petrodolar”. Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, dalam pengantarnya mengakui adanya keterbatasan yang menghambat optimalisasi target. “Dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja selama tahun 2025, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun yang akan datang,” ungkapnya dalam dokumen tersebut yang dikutip Line1.News, Senin, 6 April 2026. Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Gini Ratio Melonjak Catatan mengkhawatirkan muncul pada sektor ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe tercatat melambat sebesar -23,99% (dari 4,46 ke 3,39). Ironisnya, di tengah perlambatan ini, Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) justru melonjak 17,01% (tahun 2024: 0,294 menjadi 0,344 pada 2025). “Lonjakan ketimpangan ini adalah sinyal bahaya. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang ada hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, sementara masyarakat kelas bawah semakin terhimpit,” ungkap satu sumber yang enggan namanya ditulis, saat diminta tanggapannya. SiLPA Rp61 Miliar: Kegagalan Eksekusi Anggaran? Dari sisi keuangan, bedah anggaran menunjukkan masalah serius pada daya serap. Dari rencana belanja tahun 2025 sebesar Rp837,4 miliar, hanya terealisasi 88,46%. Akibatnya, muncul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp61,06 miliar. Mengendapnya dana puluhan miliar ini menjadi ironi di tengah banyaknya keluhan warga terkait layanan dasar seperti penanganan banjir, air bersih, dan infrastruktur pendidikan yang belum tuntas