BANDA ACEH - Pemerintah mengakui bahwa upaya membersihkan material lumpur sisa banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh menghadapi tantangan. Meski progres pembersihan telah mencapai lebih dari 90 persen, pekerjaan di lapangan masih menyisakan kendala berat, terutama di lokasi-lokasi yang terdampak parah Kepala Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Aceh, Safrizal ZA, menyebut pekerjaan tersebut tergolong sulit meski penanganan terus dilakukan. “Belum (bersih sepenuhnya lumpur). Berat. Tapi wilayah-wilayah vital sudah kita bersihkan,” kata Safrizal saat diwawancarai usai kegiatan Media Gathering bersama awak media di Ballroom Hotel The Padee, Aceh Besar, Selasa (7/4/2026). Kendati mengaku sulit, Safrizal menegaskan bahwa pembersihan lumpur terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI-Polri, relawan, hingga masyarakat melalui program padat karya atau cash for work. Contohnya, di Kabupaten Pidie Jaya, kegiatan ini difokuskan di Kecamatan Meurah Dua, seperti di Desa Blang Cut dan Desa Meunasah Raya. Selain itu, upaya serupa juga dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengerahkan ratusan Praja IPDN. Safrizal menambahkan, pemerintah terus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembersihan, khususnya bagi warga yang menerima bantuan rehabilitasi rumah rusak ringan dan sedang. “Mereka yang memperoleh dana insentif berupa rehabilitasi rusak ringan dan rusak sedang agar membersihkan dalam rumahnya. Karena sebagian para pekerja ini tidak berani masuk rumah karena ini wilayah privasinya rumah,” jelasnya. “Tapi taruh material lumpur itu di luar rumah agar bisa dibersihkan oleh petugas yang ada,” lanjutnya. Lebih lanjut, Safrizal menyebut, Satgas PRR Aceh telah bekerja selama delapan hari terakhir di wilayah Pidie Jaya dan Aceh Tamiang. Hasilnya bervariasi, dengan sejumlah lokasi menunjukkan progres signifikan, sementara daerah lain masih menghadapi kendala berat